DPR Desak Kejagung Bongkar Dugaan Beking Tambang Nikel Ilegal Arif Kurniawan di Sulawesi Tenggara
NewDay, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut secara menyeluruh dugaan adanya pihak-pihak yang memberikan perlindungan atau menjadi beking aktivitas pertambangan nikel ilegal milik Arif Kurniawan (AK) di Sulawesi Tenggara.
Dugaan operasional tambang yang berlangsung selama periode 2013-2025 tersebut dinilai perlu ditelusuri hingga mencakup pihak-pihak yang diduga memiliki peran di balik keberlangsungan aktivitas tersebut.
Desakan itu disampaikan Rudianto agar proses penegakan hukum tidak hanya berfokus pada kegiatan pertambangan yang diduga melanggar ketentuan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Terlebih, praktik pertambangan tanpa izin berpotensi terus berjalan apabila terdapat perlindungan maupun penyalahgunaan kewenangan oleh oknum penyelenggara negara.
"Kami selama ini senantiasa mendorong aparat bertindak tegas terhadap aktivitas tambang ilegal, termasuk mengungkap pihak-pihak yang memungkinkan praktik tersebut berjalan," ujar Rudianto dalam keterangannya kepada awak media, Senin (9/11).
Rudianto Minta Penegakan Hukum Tidak Berhenti pada Pelaku Tambang
Rudianto menegaskan, penanganan perkara pertambangan ilegal harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri setiap kemungkinan keterlibatan pihak yang diduga membantu, memfasilitasi, maupun memberikan perlindungan terhadap aktivitas pertambangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, proses penindakan tidak semata-mata menyasar perusahaan atau pihak yang menjalankan kegiatan operasional di lapangan. Pihak-pihak yang diduga berperan dalam mempertahankan keberlangsungan aktivitas tersebut juga perlu menjadi bagian dari pengusutan, sepanjang ditemukan bukti yang mendukung.
"Praktik pertambangan ilegal berpotensi mengurangi penerimaan negara sekaligus merugikan masyarakat dan lingkungan. Karena itu, aparat penegak hukum harus bertindak tanpa pandang bulu," jelasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menyoroti sejumlah risiko yang dapat muncul akibat aktivitas pertambangan tanpa izin. Selain berpotensi berdampak terhadap penerimaan negara, kegiatan semacam itu juga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar serta memengaruhi kondisi lingkungan di wilayah pertambangan.
Kejagung Dalami Dugaan Keterkaitan Arif Kurniawan dengan Eks Kapolri
Di sisi lain, Kejaksaan Agung masih melakukan pendalaman terkait dugaan hubungan antara pengusaha nikel Arif Kurniawan (AK) dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Perkembangan penyelidikan tersebut disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, setelah menghadiri rapat koordinasi (rakor) di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Senin (9/11).
Ketika dimintai keterangan mengenai dugaan keterkaitan kedua pihak tersebut, Kuntadi menyatakan bahwa proses pendalaman masih berlangsung. Kejagung belum menyampaikan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan ataupun temuan yang berkaitan dengan dugaan hubungan tersebut.
"Kita masih mendalami (hubungannya)," ujar Kuntadi kepada awak media.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa aspek keterkaitan yang dipertanyakan masih menjadi bagian dari materi pendalaman aparat penegak hukum. Karena itu, dugaan hubungan tersebut tetap perlu ditempatkan sebagai informasi yang sedang ditelusuri, bukan sebagai fakta keterlibatan yang telah terbukti.
Enam Perusahaan Tambang di Bawah Kendali Arif Kurniawan
Dalam perkembangan penanganan perkara ini, Kejaksaan Agung sebelumnya telah mengidentifikasi enam perusahaan yang berada dalam kendali Arif Kurniawan. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luasan yang berbeda-beda.
Enam perusahaan yang dimaksud meliputi PT BSJ dengan luas IUP mencapai 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, serta PT ANI yang memiliki wilayah IUP seluas 106 hektare.
Selain ketiga perusahaan tersebut, penyidik juga mengungkap keberadaan PT AMI dengan luas IUP 1.000 hektare dan PT AMID dengan cakupan wilayah IUP 1.026 hektare. Satu perusahaan lainnya adalah PT HJ.
Seluruh perusahaan tersebut disebut dikendalikan melalui Holding PT DDA bersama seorang individu berinisial LEI. Struktur pengendalian ini menjadi salah satu bagian dari informasi yang telah diungkap Kejagung dalam penanganan perkara dugaan pertambangan ilegal tersebut.
Dua Perusahaan Diduga Tetap Menambang setelah IUP Berakhir pada 2015
Temuan lain dalam penyidikan berkaitan dengan aktivitas PT BSJ dan PT KAA. Penyidik telah menemukan fakta hukum bahwa kedua perusahaan tersebut diduga tetap menjalankan kegiatan pertambangan secara ilegal sejak 2015, meskipun masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah berakhir.
Berdasarkan hasil pendalaman penyidik, aktivitas pertambangan kedua perusahaan itu tidak serta-merta dihentikan setelah izin operasionalnya berakhir. Sebaliknya, kegiatan penambangan diduga masih berlangsung dengan menggunakan skema suspend.
Padahal, setelah IUP berakhir pada 2015, wilayah perizinan kedua perusahaan tersebut seharusnya dikembalikan kepada negara. Dengan demikian, dugaan keberlanjutan aktivitas pertambangan setelah masa berlaku izin berakhir menjadi salah satu aspek yang ditelusuri dalam proses penyidikan Kejaksaan Agung.
Temuan mengenai PT BSJ dan PT KAA tersebut juga menjadi bagian dari pengungkapan perkara yang berkaitan dengan enam perusahaan di bawah kendali Arif Kurniawan. Penelusuran terhadap aktivitas perusahaan, status perizinan, serta dugaan pihak-pihak yang memberikan perlindungan menjadi rangkaian persoalan yang muncul dalam pengusutan kasus tambang ilegal di Sulawesi Tenggara.
Comments