Dituduh Sebar Isu Munaslub Partai Golkar, Ahmad Doli Buka Suara
NewDay, Jakarta – Isu penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mencuat setelah sebuah poster ajakan menggelar agenda tersebut tersebar di media sosial. Kemunculan materi publikasi itu turut memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan pergantian Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.
Dalam poster yang beredar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung dicantumkan sebagai sosok yang disebut-sebut bakal menggantikan posisi Bahlil. Materi tersebut juga memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan Munaslub pada akhir November 2026.
Poster itu menampilkan dua seruan, yakni “Sukseskan Munaslub Partai Golkar” dan “Selamatkan Partai Golkar dari Gank Solo”. Agenda tersebut diklaim akan diselenggarakan di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, pada 29 November 2026.
Ahmad Doli Tegaskan Tidak Terlibat dalam Isu Munaslub
Menanggapi beredarnya poster tersebut, Ahmad Doli Kurnia Tanjung secara langsung membantah keterlibatannya. Ia mengaku tidak mengetahui pihak yang membuat maupun menyebarluaskan materi berisi informasi rencana Munaslub tersebut.
Doli juga menegaskan bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan dengan kemunculan isu yang menyebut akan digelarnya forum luar biasa Partai Golkar itu. Pernyataan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di tengah publik.
“Berkenaan dengan beredarnya flyer yang berisi isu adanya Munaslub yang akan digelar 29 November 2026, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ada kaitannya, bahkan tidak tahu menahu soal penyebaran isu tersebut,” kata Doli, Sabtu, 7 November 2026.
Ia selanjutnya menekankan bahwa setiap keputusan penting di lingkungan Partai Golkar harus ditempuh melalui mekanisme organisasi. Menurut Doli, seluruh tahapan pengambilan keputusan wajib berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), termasuk berbagai aturan internal partai yang berlaku.
Doli Sebut Hubungannya dengan Bahlil Tetap Baik
Di tengah munculnya spekulasi mengenai pergantian kepemimpinan, Doli memastikan komunikasi dan hubungannya dengan Bahlil Lahadalia tetap terjalin dengan baik. Ia menyebut keduanya sudah melakukan koordinasi untuk menyikapi perkembangan situasi politik belakangan ini.
Doli menilai dinamika yang terjadi saat ini tidak terlepas dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan keadaan. Ia menyampaikan bahwa situasi tersebut perlu disikapi dengan komunikasi dan koordinasi agar tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu hubungan internal partai.
“Saya dan Saudara Bahlil sudah berkoordinasi dan menyadari secara bersama bahwa dalam situasi dan dinamika yang sedang kita hadapi, sebagai sebuah bangsa, pasti ada saja pihak-pihak yang berupaya memperkeruh suasana dan mencoba mencari keuntungan politik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Doli menyinggung dugaan adanya kelompok tertentu yang berusaha memengaruhi kondisi internal Partai Golkar. Ia bahkan menggunakan istilah “komprador” untuk menyebut pihak yang menurutnya diduga berupaya mengusik kekompakan partai, termasuk kemungkinan pihak yang berasal dari lingkungan internal organisasi.
“Dan saya mau sampaikan kepada kalian, jangan ganggu Golkar dengan agenda-agenda kerdil kalian,” tegasnya.
Isu Munaslub Muncul di Tengah Polemik Penyadapan Presiden
Perbincangan mengenai rencana Munaslub Golkar turut menjadi perhatian karena muncul berdekatan dengan polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam sejumlah tayangan siniar atau podcast, beberapa narasumber disebut membahas dugaan keterlibatan tokoh dari partai politik dalam perkara tersebut.
Pembahasan itu kemudian dikaitkan dengan nama Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum Partai Golkar. Namun, pernyataan yang disampaikan narasumber dalam siniar tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan bukti bahwa seseorang terlibat dalam perkara dugaan penyadapan.
Identitas pihak yang dimaksud, landasan tuduhan, serta bukti yang mendukung pernyataan tersebut tetap membutuhkan pemeriksaan dan verifikasi secara terpisah. Karena itu, dugaan yang muncul dalam pembahasan podcast perlu dibedakan dari fakta hukum yang telah terkonfirmasi.
Sebelumnya, Bahlil juga sempat menanggapi isu penyadapan yang menyeret namanya ketika menghadiri rapat kerja Partai Golkar di Maluku. Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan akan melayangkan somasi kepada pihak yang menghubungkan dirinya dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Hubungan Poster Munaslub dan Polemik Penyadapan Belum Terbukti
Kemunculan poster Munaslub dan polemik dugaan penyadapan membuat Partai Golkar menjadi sorotan dalam dua isu yang berkembang hampir bersamaan. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada spekulasi mengenai perubahan kepemimpinan partai, tetapi juga pada tudingan yang mengaitkan tokoh politik dengan perkara penyadapan presiden.
Meski demikian, belum terdapat bukti dalam informasi yang disampaikan bahwa penyebaran poster Munaslub memiliki hubungan langsung dengan polemik dugaan penyadapan Prabowo. Kedua persoalan tersebut masih harus ditempatkan sebagai isu yang berbeda selama belum ditemukan bukti yang dapat menunjukkan keterkaitan di antara keduanya.
Dengan demikian, kemunculan dua isu dalam rentang waktu berdekatan tidak cukup untuk memastikan adanya hubungan sebab-akibat. Penjelasan mengenai pihak yang menyebarkan poster maupun motif di balik penyebarannya juga masih memerlukan keterangan dan bukti yang bisa diuji.
Doli Nyatakan Siap Kawal Presiden
Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi tersebut, Doli menegaskan bahwa Partai Golkar perlu tetap menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai perhatian utama. Ia juga menyatakan kesediaannya untuk berada di barisan terdepan dalam mengawal Presiden sebagai bentuk pelaksanaan komitmen konstitusional.
Sikap Doli yang membantah keterlibatan dalam isu Munaslub sekaligus pernyataan Bahlil mengenai dugaan penyadapan menjadi bagian dari perkembangan polemik yang tengah diperbincangkan. Namun, sejumlah pertanyaan masih muncul, terutama mengenai pihak di balik penyebaran poster dan tujuan penyampaian pesan yang tercantum di dalamnya.
Kepastian mengenai latar belakang beredarnya materi tersebut membutuhkan informasi yang dapat diverifikasi. Tanpa keterangan dan bukti yang memadai, dugaan mengenai pihak penyebar maupun tujuan politiknya belum dapat dipastikan.
Comments