Diduga Menambang di Hutan Lindung, PT BSJ Jadi Tersangka Korporasi Kasus Korupsi Tambang Nikel di Sultra
NewDay, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara. Perkara tersebut mencakup aktivitas pertambangan yang diduga berlangsung selama periode 2013 hingga 2025.
Penetapan status tersangka dilakukan oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung. Perusahaan tersebut diduga melakukan sejumlah pelanggaran dalam kegiatan penambangan dan penjualan komoditas nikel.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan salah satu dugaan pelanggaran yang ditemukan penyidik berkaitan dengan aktivitas pertambangan setelah izin perusahaan tidak lagi berlaku.
Diduga Tetap Menambang Meski IUP Berakhir pada 2014
Menurut Anang, PT BSJ disinyalir masih menjalankan kegiatan penambangan nikel meskipun masa berlaku izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tersebut telah habis pada 2014.
Dengan demikian, aktivitas pertambangan yang diduga dilakukan setelah berakhirnya izin menjadi salah satu materi yang ditelusuri penyidik dalam perkara tata kelola pertambangan nikel tersebut.
"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir pada tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," ujar Anang Supriatna kepada awak media di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Selain tetap beroperasi setelah izin berakhir, perusahaan itu juga diduga melakukan penambangan di kawasan hutan lindung. Penyidik turut menelusuri dugaan penggunaan dokumen IUP milik perusahaan untuk memperdagangkan hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah yang tercantum dalam izin tersebut.
Dugaan penggunaan dokumen perizinan itu menjadi salah satu aspek yang diperiksa dalam penyidikan. Penyidik mendalami kesesuaian antara lokasi kegiatan penambangan, dokumen izin yang digunakan, serta asal-usul nikel yang diperjualbelikan.
Diduga Berikan Uang agar Dokumen Tidak Dievaluasi
Penyidik Kejagung juga mengungkap dugaan pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara. Pemberian tersebut diduga dimaksudkan agar proses evaluasi dan verifikasi terhadap kelengkapan maupun keabsahan dokumen perusahaan tidak dilaksanakan.
Dugaan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan administrasi dan pemenuhan persyaratan dalam kegiatan usaha pertambangan. Penyidik masih mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat serta hubungan pemberian uang dengan aktivitas pertambangan dan penjualan nikel PT BSJ.
Dari rangkaian perbuatan yang sedang diselidiki, tim penyidik menduga kegiatan penambangan dan perdagangan nikel tersebut memberikan keuntungan kepada perusahaan. Pada saat bersamaan, aktivitas itu disinyalir mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara.
Meski demikian, besaran kerugian negara dalam perkara ini belum diumumkan. Anang menyampaikan bahwa penghitungan nilai kerugian masih berlangsung dan menjadi bagian dari proses penanganan perkara.
Sosok AK Disebut sebagai Pengelola PT BSJ
Dalam keterangannya, Anang turut menyebut sosok berinisial AK sebagai pihak yang mengelola PT BSJ. Nama tersebut sebelumnya juga pernah disampaikan dalam pengungkapan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Satgas PKH sebelumnya mengungkap AK sebagai pihak yang diduga mengendalikan sejumlah perusahaan yang disinyalir menguasai kawasan hutan negara tanpa dasar hukum yang sah.
Anang menjelaskan bahwa AK termasuk pihak yang disebut memperoleh keuntungan dari aktivitas perusahaan tersebut. Ia juga menyinggung posisi AK sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner.
"Salah satu owner (pemilik, red.) yang memperoleh keuntungan. Beneficial owner (pemilik manfaat, red.)," ujarnya.
Keterangan mengenai sosok AK tersebut menjadi bagian dari informasi yang disampaikan Kejagung dalam pengusutan perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Penyidik Geledah Enam Perusahaan yang Terafiliasi dengan AK
Setelah menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, penyidik Kejagung melakukan penggeledahan terhadap enam kantor perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan AK. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin (9/11).
Salah satu lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan adalah kantor PT KAA yang berada di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Penggeledahan dilakukan untuk mencari serta mengamankan dokumen dan barang bukti yang dinilai berkaitan dengan perkara.
Dalam kegiatan tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen yang berhubungan dengan perizinan dan operasional pertambangan. Barang-barang yang diamankan antara lain dokumen rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Selain dokumen administrasi pertambangan, tim penyidik juga membawa sejumlah barang bukti elektronik. Perangkat yang disita meliputi laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi yang ditemukan di lokasi penggeledahan.
Dokumen dan perangkat elektronik tersebut selanjutnya menjadi bagian dari barang bukti yang akan diteliti penyidik untuk mendalami aktivitas perusahaan, proses perizinan, serta dugaan transaksi yang berkaitan dengan perkara.
PT BSJ Dijerat Sejumlah Pasal Tindak Pidana Korupsi
Atas dugaan perbuatan tersebut, PT BSJ disangkakan dengan sejumlah ketentuan pidana. Dalam sangkaan kesatu, perusahaan dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP, juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara itu, sebagai ketentuan subsider, penyidik menerapkan Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP.
Selain sangkaan kesatu dan subsider tersebut, PT BSJ juga dikenakan sangkaan kedua berdasarkan Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Adapun sangkaan ketiga merujuk pada Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP. Penerapan sejumlah ketentuan pidana itu berkaitan dengan dugaan perbuatan korporasi yang tengah ditelusuri dalam penyidikan Kejagung.
Comments