BGN Bakal Terapkan Grading untuk Wilayah Padat SPPG

SPPGDapur SPPG. (Courtesy: dok. Biro Hukum dan Humas bgn.go.id) 

NewDay, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menerapkan grading atau penilaian terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah dengan jumlah dapur melampaui kapasitas penerima manfaat. Langkah ini bertujuan untuk pemerataan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adapun tahap pertama akan dilakukan di Pulau Jawa.

"Pada batch pertama, mengingat konsentrasi dapur cukup tinggi di wilayah Jawa, maka grading akan dilakukan di dapur yang berada di wilayah Pulau Jawa, yang telah melayani sebanyak 2.500 penerima manfaat ataupun lebih," ucap juru bicara BGN, Tysa Novenny, pada Senin (9/11). 

Tolak ukur grading nantinya adalah sarana dan prasarana dapur yang berkaitan dengan keamanan pangan. Artinya, hal ini akan berpengaruh pada jumlah penerima manfaat yang akan dilayani oleh setiap SPPG. 

"Sederhananya tuh begini, nanti SPPG akan melayani penerima manfaat sesuai dengan kapasitas mereka, sesuai pula dengan sarana dan prasarana dapur mereka. Contohnya, jika SPPG hanya memiliki sedikit kompor atau chiller, maka jumlah penerima manfaatnya juga sewajarnya lebih sedikit. Nah, hasil dari grading ini akan ditentukan oleh BGN pusat dengan melakukan pemantauan langsung ke tiap SPPG," tambah Tysa. 

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, mengatakan bahwa dengan adanya penilaian, keberadaan SPPG tidak hanya berorientasi pada jumlah dapur yang beroperasi, tetapi juga berdasarkan ketepatan sasaran, standar keamanan pangan, serta kemampuan produksi. 

Jika suatu wilayah memiliki konsentrasi SPPG yang terlalu tinggi, akan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan distribusi layanan di wilayah lain yang lebih membutuhkan. 

“Grading ini penting untuk memastikan jumlah SPPG di suatu wilayah sebanding dengan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat. Kami ingin memastikan bahwa setiap dapur yang beroperasi mampu memberikan pelayanan secara optimal, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas makanan, terutama pemenuhan standar keamanan pangan,” ujar Prima, Minggu (8/11).