Anggaran Dipangkas, Jakarta Jangan Dibiarkan Tenggelam
NewDay, Jakarta - Pemotongan anggaran jangan sampai membuat Jakarta kehilangan kemampuan mengendalikan banjir. Komisi D DPRD DKI Jakarta mengingatkan pemerintah agar penurunan anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) dalam Rancangan APBD 2027 tidak mengorbankan program prioritas, mulai dari pengendalian banjir, penataan sungai, hingga pembangunan waduk dan ruang terbuka biru.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menilai pengendalian banjir harus tetap menjadi prioritas di tengah penurunan anggaran yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebab, banjir masih menjadi persoalan besar yang langsung memengaruhi kehidupan masyarakat ibu kota.
“Sebetulnya kalau kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya, ada penurunan anggaran yang lumayan signifikan. Apalagi ini kan berhubungan sama banjir, pengendalian banjir, lalu juga ruang terbuka biru, penataan kali, sungai, dan sebagainya yang memang menjadi prioritas utama Pak Gubernur dan juga Pemprov DKI Jakarta,” ujar Yuke, Selasa (10/11).
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah pusat bahwa kebijakan pemangkasan anggaran tidak boleh berhenti pada hitungan penghematan fiskal. Pemerintah juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap kesiapan daerah menghadapi bencana, terutama ketika banjir berulang kali mengancam permukiman, mengganggu transportasi, dan menimbulkan kerugian ekonomi.
Bagi Jakarta, pengendalian banjir bukan sekadar proyek pembangunan infrastruktur. Pemerintah harus memastikan saluran air berfungsi, sungai terawat, pompa siap beroperasi, dan waduk mampu menampung air ketika hujan deras mengguyur ibu kota.
DPRD Minta Anggaran Banjir Tetap Terjaga
Komisi D DPRD DKI Jakarta mendukung pengembangan waduk dan embung dengan pendekatan nature-based solutions, yakni solusi yang memanfaatkan fungsi alam untuk membantu mengatasi persoalan lingkungan. Konsep ini memungkinkan waduk dan embung berfungsi sebagai sarana pengendalian banjir sekaligus ruang publik bagi masyarakat.
Yuke meminta Dinas SDA menyiapkan perencanaan di sejumlah lokasi potensial agar pemerintah dapat mengusulkannya dalam penganggaran berikutnya. Ia juga menekankan pentingnya merawat waduk dan embung yang sudah dibangun dengan biaya besar agar aset tersebut tetap berfungsi optimal.
Pengelolaan yang melibatkan pihak ketiga juga diharapkan menjadi acuan bagi Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre (UP JAMC) dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset secara efisien dan berkelanjutan.
Selain pembangunan infrastruktur, Komisi D menyoroti kesiapan peralatan pengendalian banjir. Yuke meminta Dinas SDA menyampaikan data kondisi pompa stasioner, pompa bergerak atau mobile pump, serta alat berat untuk pengerukan sungai, termasuk peralatan yang mengalami kerusakan.
Pemeriksaan tersebut penting menjelang musim hujan. Pemerintah tidak cukup hanya memiliki armada pengendalian banjir di atas kertas. Petugas harus memastikan setiap peralatan siap digunakan ketika debit air meningkat.
Anggaran Terbatas, Pekerjaan Tak Boleh Terhenti
Komisi D juga mendorong penyelesaian Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Pulau Panggang dan Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Program ini penting untuk memperbaiki pengelolaan limbah rumah tangga dan menjaga kualitas lingkungan permukiman pesisir.
“Kami menambahkan anggaran agar fokus pada penyelesaian SPALD di Kepulauan Seribu, khususnya di Pulau Panggang dan Pulau Untung Jawa agar tuntas,” imbuh Yuke.
DPRD juga meminta Dinas SDA menyiapkan perencanaan normalisasi saluran air yang terhubung dengan sungai sejak dini. Persiapan ini diharapkan mendukung pelaksanaan pekerjaan fisik pada 2028, baik melalui skema anggaran tahun tunggal maupun tahun jamak (multiyears).
Yuke menegaskan, pemerintah harus menunjukkan kemajuan yang jelas dan terukur dalam menangani banjir Jakarta selama beberapa tahun ke depan.
“Intinya, kami ingin dalam beberapa tahun ke depan ada progres yang jelas dan terukur dalam menata serta mengendalikan banjir di Jakarta, sehingga dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tandasnya.
Peringatan DPRD ini menegaskan satu hal: efisiensi anggaran tidak boleh berubah menjadi pengurangan kemampuan pemerintah melindungi masyarakat. Ketika anggaran pengendalian banjir menyusut, pemerintah harus menjelaskan bagaimana daerah tetap mampu membangun infrastruktur, merawat fasilitas yang ada, dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Warga Jakarta tidak membutuhkan sekadar janji bahwa banjir akan terkendali. Mereka membutuhkan saluran air yang berfungsi, pompa yang siap beroperasi, sungai yang terawat, serta penanganan banjir yang benar-benar terasa hasilnya.
Karena itu, setiap keputusan pemangkasan anggaran perlu mempertimbangkan risiko yang harus ditanggung masyarakat. Jangan sampai penghematan di atas kertas justru membuat warga membayar lebih mahal melalui rumah yang terendam, perjalanan yang terhambat, dan aktivitas ekonomi yang lumpuh akibat banjir.
Comments