SBY Ungkap Delapan Strategi Menghadapi Krisis Ekonomi di Indonesia, Kolaborasi dan Kepercayaan Jadi Kunci
NewDay, Jakarta - Presiden keenam Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purnawirawan) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memaparkan sejumlah pemikiran strategis mengenai arah dan prospek perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Pandangan tersebut disampaikan dalam acara Malam Apresiasi Emiten (MAE) ke-4 Indeks52 Tempo-IDNFinancials yang berlangsung di Hotel Fairmont Jakarta, Kamis, 5 November 2026.
Mengangkat tema “Navigating Uncertainty: Leadership, Resilience & Strategic Choices for 2027”, forum tersebut menjadi kesempatan bagi SBY untuk membagikan pengalaman selama satu dekade memimpin pemerintahan, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi ketika menghadapi tekanan, gejolak, hingga krisis di tingkat nasional, regional, dan internasional.
Dalam kesempatan itu, SBY menjelaskan berbagai pengalaman yang diperolehnya ketika Indonesia harus melewati situasi ekonomi yang tidak menentu.
Ia menilai, menghadapi ketidakpastian saja sudah menjadi tantangan tersendiri, terlebih ketika keadaan berkembang menjadi krisis yang membutuhkan respons cepat dan keputusan strategis.
“Tanpa bermaksud menggurui, saya ingin berbagi pengalaman ketika kita menghadapi tekanan berat. Bukan hanya ketidakpastian atau uncertainty, tetapi situasi yang sudah menjadi krisis,” ujar SBY.
Menurutnya, pengalaman menghadapi kondisi sulit memberikan sejumlah pelajaran berharga, terutama mengenai pentingnya kepemimpinan dan kerja sama.
Pemerintah, kalangan pengusaha, serta berbagai unsur pemangku kepentingan perlu memiliki kesamaan pandangan dan membangun sinergi agar mampu menghadapi tekanan secara bersama-sama.
SBY menjelaskan bahwa meskipun dirinya memiliki latar belakang akademis di bidang ekonomi hingga tingkat doktoral, materi utama yang ingin dibagikan bukan semata-mata teori ekonomi.
Ia justru menaruh perhatian pada bagaimana sebuah kebijakan disusun dan keputusan strategis ditentukan ketika negara berada dalam situasi krisis.
“Saya memang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi hingga doktoral. Namun, yang ingin saya sampaikan kali ini justru mengenai proses pengambilan kebijakan atau policy-making process dan proses pengambilan keputusan dalam menghadapi krisis ekonomi,” tuturnya.
Ia menambahkan, berbagai teori ekonomi dapat diperoleh melalui pendidikan, penelitian, maupun literatur. Akan tetapi, pemahaman mengenai cara menghadapi tekanan nyata, perubahan situasi, ketidakpastian, dan krisis juga perlu dibangun melalui pengalaman serta pembelajaran bersama.
Dinamika Global Menuntut Indonesia Memperkuat Kepentingan Nasional
SBY menilai situasi internasional saat ini masih diwarnai berbagai ketegangan yang berpotensi memengaruhi perekonomian dunia.
Persaingan geopolitik semakin rumit, konflik bersenjata masih berlangsung di sejumlah kawasan, sementara pengaruh negara-negara berkekuatan besar terus meningkat.
Kondisi tersebut mengharuskan Indonesia memiliki kemampuan lebih baik dalam membaca perubahan lingkungan strategis internasional.
Dalam menghadapi perkembangan tersebut, ia mengingatkan agar pemerintah dan seluruh elemen bangsa tidak kehilangan arah.
Setiap keputusan harus didasarkan pada tujuan jangka panjang serta kepentingan nasional yang hendak diwujudkan.
“Kita harus selalu mengingat tujuan yang ingin dicapai. Apa tujuan kita? Apa kepentingan nasional kita?” tegasnya.
Setelah arah pembangunan dan kepentingan nasional disepakati, langkah berikutnya adalah membangun keterlibatan seluruh pihak.
Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian karena dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya memiliki peran penting dalam mewujudkan sasaran bersama. Perbedaan tantangan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kolaborasi.
Pengalaman SBY Menghadapi Berbagai Krisis Selama Memimpin Indonesia
Selama menjabat sebagai presiden pada periode 2004–2014, SBY mengungkapkan bahwa pemerintahannya menghadapi beragam peristiwa besar yang memberikan tekanan terhadap stabilitas negara.
Salah satu ujian berat muncul sejak awal masa kepemimpinannya, ketika Indonesia dilanda bencana tsunami.
Ia menyebut bencana tersebut sebagai tragedi luar biasa yang membutuhkan penanganan serius dan melibatkan banyak pihak.
Skala kerusakan serta dampaknya menjadikan peristiwa itu sebagai salah satu bencana terbesar pada abad ke-21.
“Itu bukan persoalan mudah. Bencana tersebut merupakan salah satu yang terbesar pada abad ke-21. Namun, kita berhasil mengatasinya,” ungkapnya.
Di tengah penanganan bencana, Indonesia juga berhasil mengakhiri konflik berkepanjangan di Aceh. Menurut SBY, pencapaian tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas nasional sekaligus menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi pembangunan.
Tantangan berikutnya muncul pada 2005 ketika harga minyak mentah internasional mengalami kenaikan tajam.
Situasi tersebut memberikan tekanan besar terhadap anggaran negara sehingga pemerintah harus mengambil keputusan yang tidak populer, yakni meningkatkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga 140 persen.
“Itu keputusan yang sangat berat, menyakitkan, dan memiliki risiko besar. Namun, keputusan tersebut harus diambil. Jika tidak, perekonomian kita bisa kolaps. Apabila ekonomi kolaps, rakyatlah yang akan menderita,” bebernya.
SBY menjelaskan, keputusan menaikkan harga BBM tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan perekonomian nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tidak menanggung seluruh beban penyesuaian tersebut. Oleh sebab itu, bantuan tunai atau cash transfer diberikan sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat miskin.
Ujian ekonomi kembali datang pada 2008 ketika krisis keuangan global mengguncang berbagai negara. Menurut SBY, periode tersebut menjadi salah satu pengalaman paling penting selama pemerintahannya karena Indonesia harus menyusun respons yang mampu meredam dampak gejolak internasional.
“Ini merupakan pengalaman penting yang ingin saya bagikan karena ada sejumlah prinsip dan kebijakan yang ternyata solusi, mampu meminimalkan dampak krisis terhadap Indonesia,” ungkapnya.
Pada tahun 2008, perekonomian Indonesia masih mampu mencatatkan pertumbuhan sekitar 6 persen. Setahun kemudian, akibat tekanan krisis global, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan menjadi 4,6 persen.
Meskipun demikian, penurunan tersebut tidak berlangsung lama. Perekonomian Indonesia kemudian menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan mencapai 6,2 persen, sebelum kembali meningkat menjadi 6,5 persen pada tahun berikutnya.
“Itu sejarah dan fakta. Namun, pemulihan tersebut tidak datang begitu saja. Ada kebijakan dan upaya bersama yang kita lakukan,” jelasnya.
Selain menghadapi persoalan ekonomi, Indonesia juga pernah mengalami keadaan darurat akibat pembajakan kapal oleh kelompok perompak asal Somalia. SBY menganggap peristiwa tersebut sebagai krisis tersendiri yang membutuhkan pengendalian situasi secara hati-hati.
Dalam menghadapi persoalan itu, ia berusaha mempertahankan ketenangan agar jajaran pemerintahan dan pihak-pihak terkait tidak terpancing kepanikan. Sikap tersebut diperlukan untuk memastikan proses pembebasan kapal dapat berlangsung dengan perhitungan yang matang.
“Operasi tersebut memiliki risiko politik yang tinggi karena menyangkut harga diri bangsa,” ujarnya.
Memasuki 2012–2013, Indonesia kembali menghadapi tekanan eksternal melalui gejolak pasar negara berkembang atau emerging market shock. Perubahan kondisi pasar internasional tersebut turut memengaruhi perekonomian domestik. Kendati demikian, SBY menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia selama satu dekade kepemimpinannya relatif terjaga pada kisaran 6 persen.
Ia juga memaparkan sejumlah indikator yang menunjukkan perkembangan ekonomi nasional selama periode tersebut. Produk domestik bruto (PDB) mengalami peningkatan, pendapatan per kapita masyarakat bertambah, sedangkan rasio utang terhadap PDB berhasil ditekan dari sekitar 56 persen menjadi 24 persen.
Pada periode yang sama, tingkat kemiskinan berkurang dari sekitar 19 persen menjadi sedikit di atas 10 persen. Sementara itu, angka pengangguran turun dari sekitar 11 persen menjadi 6 persen.
“Semua capaian itu tidak mungkin terjadi tanpa kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, antara politisi dan teknokrat," paparnya.
Delapan Prinsip Kepemimpinan untuk Mengatasi Krisis Ekonomi
Berdasarkan pengalaman menghadapi berbagai tekanan tersebut, SBY menekankan bahwa penanganan krisis tidak bisa hanya mengandalkan satu kebijakan ataupun satu lembaga. Diperlukan kepemimpinan yang kuat, pemahaman menyeluruh mengenai persoalan, serta kemampuan merumuskan langkah yang tepat.
Ia mengaku mempelajari secara mendalam berbagai peristiwa ekonomi yang pernah dialami Indonesia, termasuk krisis moneter 1998. Pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk memahami penyebab kejatuhan ekonomi Indonesia yang ketika itu jauh lebih dalam dibandingkan sejumlah negara Asia lainnya.
“Kita perlu belajar mengapa pada saat krisis Asia, Indonesia mengalami kejatuhan yang sangat dalam dan pemulihannya justru paling lambat dibandingkan sejumlah negara lain. Itu merupakan pelajaran yang tidak boleh kita ulangi,” jabarnya.
Menurut SBY, kehancuran ekonomi pada 1998 tidak berdiri sendiri. Ada sejumlah persoalan yang saling berkaitan, mulai dari ketidakstabilan politik, gejolak sosial, masalah hukum, hingga kelemahan dalam berbagai aspek tata kelola negara.
“Namun, ada beberapa hal mendasar yang ingin saya garis bawahi,” katanya.
Pertama, pemimpin harus hadir langsung ketika krisis berlangsung.
SBY menilai, salah satu unsur terpenting dalam menghadapi keadaan darurat adalah keberadaan pemimpin di pusat pengambilan keputusan. Seorang presiden tidak cukup hanya menerima laporan dari jajaran di bawahnya, tetapi harus terlibat langsung atau involved in person dalam menentukan arah penanganan.
Apabila tekanan berlangsung selama berbulan-bulan, pemimpin nasional harus tetap berada di garis terdepan. Bahkan, dalam kondisi tertentu, tanggung jawab tersebut menuntut pengorbanan waktu istirahat dan perhatian penuh terhadap perkembangan situasi.
“Prinsip yang sama berlaku bagi perusahaan. Gubernur harus memimpin provinsinya, dan semua pihak harus bekerja bersama berdasarkan arah yang jelas dari pemimpin nasional,” ungkapnya.
Menurut SBY, prinsip tersebut berlaku di seluruh tingkatan kepemimpinan. Presiden harus mengarahkan negara, gubernur bertanggung jawab terhadap wilayahnya, sementara pimpinan perusahaan wajib memastikan organisasinya mampu bertahan. Keseluruhan upaya harus bergerak dalam satu koordinasi yang jelas.
Kedua, terapkan kepemimpinan khusus untuk penanganan krisis.
Dalam keadaan normal, organisasi pemerintahan maupun perusahaan dapat menjalankan mekanisme manajemen rutin. Namun, pendekatan tersebut tidak selalu memadai ketika krisis muncul dan berkembang dengan cepat.
Karena itu, SBY menekankan perlunya crisis action leadership, yakni pola kepemimpinan yang secara khusus diarahkan untuk mengatasi situasi darurat. Kecepatan membaca perubahan, menentukan prioritas, dan mengambil tindakan harus menjadi bagian dari mekanisme tersebut.
Dengan demikian, pemimpin tidak bisa sekadar mempertahankan pola kerja sehari-hari. Pendekatan pengelolaan harus disesuaikan dengan tingkat ancaman dan kebutuhan penyelesaian masalah.
Ketiga, identifikasi karakter dan sumber utama krisis.
SBY mengingatkan bahwa langkah penanganan tidak akan efektif apabila para pengambil keputusan belum memahami secara tepat persoalan yang sedang terjadi. Oleh sebab itu, seluruh pihak harus memiliki gambaran yang sama mengenai penyebab, karakteristik, serta dampak krisis.
“Kita harus mengetahui dengan jelas apa yang sebenarnya menjadi persoalan. Semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama mengenai penyebab dan bentuk krisis yang sedang dihadapi,” bebernya.
Dalam konteks ekonomi, permasalahan yang perlu diperhatikan mencakup perlambatan pertumbuhan, meningkatnya pengangguran, meluasnya pemutusan hubungan kerja (PHK), tekanan inflasi, gangguan neraca pembayaran, hingga melemahnya berbagai indikator fundamental perekonomian.
Namun, SBY mengingatkan bahwa penilaian terhadap fundamental ekonomi tidak boleh hanya berpatokan pada angka-angka makroekonomi. Indikator seperti pertumbuhan, tingkat kesempatan kerja, dan inflasi memang penting, tetapi terdapat aspek lain yang tidak kalah menentukan, yakni kepercayaan atau trust.
“Ketika berbicara mengenai fundamental ekonomi, jangan hanya melihat indikator makroekonomi seperti pertumbuhan, kesempatan kerja, dan inflasi. Kita juga harus melihat persoalan secara utuh, termasuk kepercayaan atau trust,” tegasnya.
Kepercayaan tersebut mencakup keyakinan masyarakat internasional terhadap Indonesia, kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan pemimpinnya, serta hubungan saling percaya antara kalangan pengusaha dan pemerintah. Seluruh aspek itu menjadi modal penting untuk mempertahankan stabilitas dan mendorong pemulihan ekonomi.
SBY bahkan menilai kepercayaan semakin sulit diperoleh di tengah kondisi dunia yang mengalami penurunan tingkat keyakinan antarpihak.
“Saat ini, kepercayaan menjadi sesuatu yang mahal di tengah dunia yang mengalami defisit kepercayaan atau trust deficit,” jelasnya.
Dalam kaitan tersebut, ia mengingat pengalamannya ketika mengikuti delapan kali Konferensi Tingkat Tinggi G20 selama berada di pemerintahan. Forum tersebut memberikan pelajaran mengenai arti penting hubungan personal, komunikasi, dan solidaritas antarpemimpin negara.
“Kedekatan dan saling membantu di antara para pemimpin dunia itu penting,” ujarnya.
Ketika krisis keuangan internasional berlangsung pada 2008 dan 2009, para pemimpin negara anggota G20 juga menghadapi tantangan besar. Meskipun demikian, mereka tetap berusaha menjaga komunikasi dan membangun kerja sama untuk mengurangi dampak krisis.
Menurut SBY, pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa solidaritas dan koordinasi bukan hanya diperlukan dalam lingkup nasional. Kerja sama pada tingkat internasional juga memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas ketika perekonomian dunia mengalami tekanan.
Keempat, susun strategi dan kebijakan yang benar-benar menjawab persoalan.
Setelah penyebab krisis diketahui, pemerintah perlu menentukan langkah strategis yang paling efektif. SBY menyebut dua sasaran penting yang harus menjadi perhatian Indonesia, yaitu mencegah perekonomian mengalami kejatuhan tajam atau free fall dan menghindari gelombang PHK dalam skala besar.
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kesepahaman mengenai pembagian peran antara pemerintah dan dunia usaha. Kedua pihak harus bersedia saling memberikan dukungan atau menerapkan prinsip take and give.
“Saya pernah mengundang para pemimpin dunia usaha untuk berdiskusi. Saya bertanya apakah mereka bisa mencegah terjadinya PHK besar-besaran. Mereka menjawab bisa, tetapi pemerintah juga harus membantu dunia usaha. Bantuan yang dimaksud antara lain berupa insentif fiskal,” ungkapnya.
Dari komunikasi tersebut, pemerintah dan pelaku usaha memiliki kesamaan kepentingan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan produksi sekaligus mempertahankan tenaga kerja. Dunia usaha membutuhkan dukungan pemerintah, sedangkan pemerintah berkepentingan agar perusahaan tetap beroperasi dan tidak melakukan pengurangan karyawan secara besar-besaran.
SBY menjelaskan bahwa salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk memberikan dukungan tersebut adalah kebijakan perpajakan. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian keringanan pajak ketika perusahaan sedang menghadapi kesulitan.
“Ini merupakan pandangan pribadi saya dan belum tentu sama dengan pandangan orang lain. Namun, ketika ekonomi sedang sulit, dunia usaha jangan justru dibebani tekanan pajak yang semakin besar,” ungkapnya.
Ia mengibaratkan perusahaan yang sedang kesulitan tetapi masih dibebani tekanan pajak berlebihan seperti pihak yang sudah terjatuh kemudian kembali tertimpa masalah. Kondisi tersebut berpotensi memperburuk kemampuan perusahaan untuk bertahan.
Sebaliknya, apabila dunia usaha mendapatkan ruang untuk pulih, aktivitas produksi dan perdagangan dapat kembali meningkat. Pada akhirnya, perbaikan kinerja perusahaan juga berpotensi memperbesar penerimaan pajak negara.
“Jadi, strategi dan kebijakan harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan untuk mengatasi krisis,” jelasnya.
Kelima, matangkan kebijakan sebelum mengambil keputusan dan melaksanakannya.
SBY menekankan bahwa respons terhadap krisis harus memiliki landasan pemikiran yang kuat. Setiap kebijakan perlu disusun berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, disertai strategi yang terarah serta langkah operasional yang dapat dilaksanakan.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya karena berada dalam tekanan waktu. Sebelum kebijakan diterapkan, diperlukan pembahasan mendalam atau deep thinking untuk menguji berbagai kemungkinan dan konsekuensi yang akan muncul.
Proses tersebut juga harus melibatkan diskusi bersama para pemangku kepentingan. Masukan dari berbagai pihak diperlukan agar keputusan yang diambil tidak hanya tepat secara konsep, tetapi juga dapat dijalankan secara efektif di lapangan.
Setelah seluruh persiapan dinilai memadai, barulah pemerintah melaksanakan kebijakan dengan ketegasan dan komitmen penuh.
Keenam, lakukan langkah berani dengan keterlibatan seluruh pihak.
Dalam situasi krisis, perencanaan yang baik harus diikuti tindakan nyata. SBY menyebut keberanian mengambil langkah atau bold action sebagai salah satu unsur yang menentukan keberhasilan penanganan keadaan darurat.
“Semua pihak harus terlibat secara penuh. Tidak boleh setengah-setengah. Upaya bersama inilah yang pada akhirnya dapat menahan kejatuhan ekonomi Indonesia,” urainya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tidak akan menghasilkan dampak maksimal apabila hanya dijalankan oleh sebagian unsur pemerintahan atau dunia usaha. Seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab harus berkontribusi secara optimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Ketujuh, persiapkan skenario alternatif untuk menghadapi kemungkinan baru.
Menurut SBY, penyelesaian satu krisis tidak selalu berarti seluruh persoalan telah berakhir. Dalam banyak keadaan, tantangan baru justru dapat muncul ketika sebuah masalah sebelumnya mulai terkendali. Bahkan, persoalan berikutnya bisa memiliki dampak yang lebih besar.
Karena itu, pemerintah dan dunia usaha harus mempunyai rencana kontingensi atau contingency plan. Kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan akan membantu seluruh pihak mengambil tindakan lebih cepat apabila terjadi perubahan situasi secara mendadak.
“Karena itu, kita harus selalu siap menghadapi kemungkinan tersebut. Jika tiba-tiba muncul masalah baru, semua pihak harus kembali duduk bersama. Jangan panik. Tetap tenang dan cari solusi baru,” bebernya.
Kedelapan, perkuat sinergi dan kolaborasi dalam setiap tahapan penanganan.
Prinsip terakhir yang disampaikan SBY adalah memastikan seluruh strategi dan keputusan dijalankan melalui kerja sama yang konsisten. Koordinasi tidak cukup dilakukan ketika kebijakan sedang dirumuskan, tetapi harus terus dipertahankan sampai seluruh langkah penanganan krisis selesai.
“Dari pengalaman saya, seluruh langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga perekonomian Indonesia,” ujarnya.
Ia menilai, penerapan prinsip-prinsip tersebut memberikan kontribusi terhadap ketahanan ekonomi Indonesia ketika krisis global 2008–2009 berlangsung. Walaupun pertumbuhan sempat mengalami penurunan selama kurang lebih satu tahun, Indonesia termasuk negara dengan daya tahan atau resilience yang relatif kuat di antara anggota G20, bersama China dan India.
Setelah melewati masa perlambatan, perekonomian kembali tumbuh dan bahkan mampu mencatatkan angka pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.
Strategi Menjaga Konsumsi, Investasi, dan Lapangan Kerja
Berbicara mengenai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini, SBY menilai pemerintah sebenarnya telah memiliki gambaran mengenai berbagai faktor yang memengaruhi perekonomian, baik dari sisi global maupun domestik. Namun, pemahaman tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih membutuhkan perhatian, mulai dari peningkatan biaya hidup, terbatasnya kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, hingga kemampuan konsumsi atau daya beli.
“Kita juga memahami persoalan biaya hidup, kesempatan kerja, pendapatan, dan daya beli masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah juga memiliki keterbatasan. Kemampuan anggaran negara atau government spending tidak dapat digunakan tanpa mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan kebutuhan pembangunan lainnya.
SBY turut menyinggung berbagai hambatan yang dihadapi investasi, salah satunya berkaitan dengan ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pertimbangan pelaku usaha dalam menentukan keputusan untuk menanamkan modal dan mengembangkan kegiatan bisnis.
“Kita mengetahui keterbatasan pemerintah dalam belanja negara atau government spending. Kita juga memahami bahwa investasi menghadapi berbagai persoalan, termasuk ketidakpastian hukum. Selain itu, konsumsi rumah tangga juga menghadapi tekanan karena pendapatan masyarakat terbatas dan daya beli menurun,” ujarnya.
Menurutnya, tekanan terhadap pendapatan rumah tangga dapat memberikan efek berantai terhadap aktivitas perekonomian. Ketika penghasilan masyarakat tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, kemampuan membeli barang dan jasa akan menurun.
Situasi tersebut kemudian dapat berdampak terhadap perusahaan yang memproduksi berbagai kebutuhan masyarakat. Apabila permintaan pasar melemah, aktivitas produksi berpotensi berkurang dan kegiatan usaha bisa mengalami hambatan.
Setelah mencermati berbagai persoalan tersebut, SBY mengembangkan pemikiran mengenai kebijakan yang dinilainya dapat membantu menjaga perputaran ekonomi. Salah satu pendekatan yang disampaikan adalah keep buying strategy atau strategi mempertahankan aktivitas pembelian masyarakat.
“Setelah memahami seluruh persoalan tersebut, saya kemudian mempelajari kebijakan apa yang paling masuk akal untuk dilakukan. Salah satu strategi yang saya kembangkan adalah keep buying strategy,” jelasnya.
Melalui pendekatan tersebut, SBY menekankan pentingnya memastikan kegiatan ekonomi tetap berjalan. Selama konsumen masih memiliki kemampuan dan kemauan untuk membeli barang maupun jasa, perusahaan akan mempunyai alasan untuk mempertahankan operasionalnya.
“Selama barang dan jasa masih dibeli, perusahaan tidak perlu menghentikan operasinya dan tidak perlu melakukan PHK,” jelasnya.
Dengan demikian, menjaga konsumsi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Kebijakan tersebut juga memiliki hubungan langsung dengan keberlanjutan usaha, produksi nasional, dan perlindungan tenaga kerja.
Oleh sebab itu, penciptaan kesempatan kerja baru atau create more jobs harus menjadi salah satu prioritas pembangunan. Semakin banyak masyarakat memperoleh pekerjaan, semakin besar pula peluang peningkatan pendapatan dan konsumsi rumah tangga.
SBY menjelaskan bahwa sebagian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perlu diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja. Belanja pemerintah juga harus disalurkan secara terukur agar memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi dan berfungsi sebagai stimulus pertumbuhan.
Kombinasi antara penciptaan lapangan kerja, peningkatan konsumsi, dan dukungan terhadap kegiatan produksi dinilai dapat membantu menahan tekanan ekonomi. Dengan cara tersebut, risiko meluasnya dampak krisis terhadap perusahaan dan masyarakat dapat dikurangi.
Bantuan Sosial Harus Tepat Sasaran dan Tidak Tanpa Batas
Di samping menjaga aktivitas ekonomi, SBY menegaskan bahwa kelompok masyarakat miskin tetap membutuhkan perlindungan ketika kondisi perekonomian memburuk. Jaring pengaman sosial atau social safety net menjadi instrumen penting untuk membantu masyarakat yang paling rentan menghadapi tekanan.
Namun, ia mengingatkan bahwa bantuan sosial tidak seharusnya dijalankan tanpa batas waktu maupun diberikan tanpa mempertimbangkan situasi yang dihadapi negara. Program tersebut perlu diarahkan sebagai perlindungan ketika keadaan benar-benar membutuhkan intervensi pemerintah.
Sumber pendanaan bantuan sosial berasal dari uang rakyat, termasuk penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus mempertimbangkan prioritas, efektivitas, dan kondisi keuangan negara.
“Itulah yang dahulu kami lakukan,” katanya.
SBY mengakui bahwa pelaksanaan strategi penanganan krisis pada awalnya tidak berjalan tanpa hambatan. Setelah kebijakan mulai diterapkan, pemerintah masih harus menghadapi berbagai persoalan dalam memastikan seluruh program memberikan hasil sesuai sasaran.
Meski demikian, upaya untuk mempertahankan keberlangsungan industri, menyelamatkan dunia usaha, serta melindungi perekonomian nasional tetap dijalankan. Menurutnya, keberhasilan penanganan krisis sangat dipengaruhi oleh ketepatan dan kecepatan respons pemerintah, khususnya dalam menjaga arus kas atau cash flow perusahaan.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan situasi krisis sebagai ruang untuk mencoba berbagai kebijakan tanpa perhitungan matang. Setiap keputusan harus memiliki dasar yang jelas dan mempertimbangkan konsekuensi terhadap stabilitas perekonomian.
“Jangan melakukan uji coba kebijakan secara sembarangan ketika ekonomi sedang menghadapi tekanan. Sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal juga harus berjalan dengan baik," tegasnya.
Harmonisasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Menjadi Keharusan
Dalam pengalamannya memimpin pemerintahan, SBY menyebut koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sebagai salah satu unsur penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kedua institusi tersebut harus terlibat secara aktif dalam pembahasan kebijakan strategis pemerintah.
Pada rapat-rapat inti selama masa kepemimpinannya, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan didorong untuk bekerja dalam koordinasi yang erat. Kebijakan yang diambil tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, apalagi apabila masing-masing lembaga memiliki arah yang bertentangan.
Ketidakharmonisan antara kebijakan moneter dan fiskal berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha. Pelaku bisnis membutuhkan arah kebijakan yang konsisten agar dapat menentukan langkah investasi, produksi, pembiayaan, dan pengembangan usaha.
“Presiden harus memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan dengan baik,” ucapnya.
Selain koordinasi antarlembaga pemerintah, SBY kembali menekankan perlunya komunikasi dengan seluruh unsur yang memiliki keterkaitan dengan perekonomian nasional. Keterlibatan dunia usaha, akademisi, ekonom, media, hingga aparat penegak hukum diperlukan untuk membangun pemahaman bersama.
Ia menceritakan bahwa sejak Oktober 2008, dirinya telah membaca sejumlah indikasi yang menunjukkan kemungkinan krisis akan memberikan tekanan terhadap Indonesia. Mengantisipasi perkembangan tersebut, ia mengambil inisiatif dengan mengumpulkan berbagai pihak untuk membahas situasi yang tengah berkembang.
Para menteri, gubernur, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), pengusaha swasta, ekonom, insan media, serta aparat penegak hukum diundang untuk mengikuti pembahasan mengenai langkah yang perlu disiapkan.
“Kita membutuhkan kecepatan dalam menangani krisis, tetapi jangan sampai bertindak secara serampangan,” katanya.
Menurut SBY, suasana krisis harus dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Dalam keadaan seperti itu, kepentingan nasional harus menjadi landasan bagi seluruh tindakan.
Kepercayaan menjadi modal penting yang perlu terus dibangun. Pemerintah harus mampu meyakinkan pelaku usaha bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan benar-benar bertujuan menyelesaikan persoalan dan menjaga keberlangsungan perekonomian.
Keputusan Harga BBM Harus Mengikuti Perubahan Kondisi
SBY juga mengenang sejumlah keputusan sulit yang harus diambil pemerintahannya pada 2008, terutama mengenai penyesuaian harga bahan bakar minyak. Ia menyebut keputusan menaikkan harga BBM hingga tiga kali sebagai langkah yang memiliki konsekuensi politik cukup besar.
Namun, menurutnya, pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan tidak boleh berhenti pada risiko politik. Hal yang lebih penting adalah memastikan keputusan tersebut memiliki alasan kuat dan diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Ketika harga minyak internasional meningkat tajam, pemerintah harus melakukan penyesuaian harga BBM untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara. Pada saat yang sama, kelompok masyarakat miskin tetap membutuhkan bantuan agar tidak semakin terbebani.
Sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami penurunan, pemerintah juga melakukan penyesuaian dengan menurunkan harga BBM sebanyak tiga kali. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa keputusan pemerintah perlu mengikuti perubahan kondisi ekonomi dan perkembangan harga energi internasional.
“Jadi, kebijakan harus mengikuti perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, SBY kembali mengingatkan bahwa penentuan arah kebijakan harus didasarkan pada kerja sama dan penetapan prioritas yang jelas.
“prinsip yang ingin saya sampaikan adalah kita harus bekerja bersama-sama dan menentukan prioritas.”
Ia menjelaskan bahwa kemampuan keuangan negara tidak selalu mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan secara bersamaan. Keterbatasan anggaran dan sumber daya menuntut pemerintah menentukan program yang paling mendesak untuk dikerjakan terlebih dahulu.
“Karena itu, kita harus menentukan apa yang paling penting untuk dilakukan terlebih dahulu,” katanya.
Setelah prioritas ditetapkan, seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan harus menjalankan kebijakan secara disiplin. Jangan sampai muncul kepentingan lain yang justru bertentangan dengan agenda nasional untuk mengatasi tekanan ekonomi.
Tanggung Jawab dan Keberanian Pemimpin Menentukan Keberhasilan
SBY kembali menempatkan kepemimpinan sebagai faktor utama dalam menentukan keberhasilan sebuah negara melewati krisis. Menurutnya, seluruh tindakan harus dimulai dengan pola pikir yang benar atau right thinking sebelum kemudian diterjemahkan menjadi keputusan dan langkah nyata.
Seorang pemimpin juga dituntut memiliki keberanian untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan yang diambil atau risk-taking. Keberanian tersebut harus disertai keterlibatan langsung dalam penyelesaian persoalan, bukan sekadar menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada bawahan.
Ia menilai bahwa seorang pemimpin pada akhirnya akan diuji melalui kesediaannya mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan. Tanggung jawab moral maupun institusional harus menjadi dasar dalam menjalankan kewenangan.
“Pada akhirnya, pertanggungjawaban tertinggi seorang pemimpin adalah rasa tanggung jawab atau sense of responsibility. Itu yang paling utama,” tegasnya.
SBY Soroti Kondisi Politik dan Pentingnya Menghentikan Praktik Tidak Sehat
Di luar persoalan ekonomi, SBY turut menyampaikan keprihatinan terhadap perkembangan politik nasional. Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah munculnya persoalan penyadapan illegal yang dinilainya dapat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa apabila situasi semacam itu terus dibiarkan, masyarakat berpotensi kehilangan rasa aman dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
SBY menggambarkan keadaan tersebut sebagai persoalan yang sudah mengarah pada kebuntuan atau deadlock. Menurutnya, diperlukan langkah serius untuk mengembalikan kehidupan politik ke dalam koridor yang sehat dan beradab.
“Saya memohon kepada Presiden Prabowo agar menghentikan kehidupan politik yang tidak sehat dan tidak berkeadaban. Kita harus mengembalikannya kepada tatanan yang benar. Ini merupakan bagian dari misi sejarah dan amanah rakyat serta zaman,” bebernya.
Ia menegaskan bahwa stabilitas sosial dan politik memiliki hubungan erat dengan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Apabila muncul gejolak baru yang mengganggu kehidupan nasional, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi akan menghadapi hambatan yang semakin besar.
Evaluasi Sistem Pemerintahan dan Penegakan Hukum Harus Dilakukan
SBY berpandangan bahwa menghadapi persoalan bangsa tidak seharusnya dimulai dengan mencari individu atau kelompok yang dapat dijadikan sasaran kesalahan. Menurutnya, pendekatan saling menyalahkan tidak akan membantu menemukan penyebab utama persoalan yang sedang berlangsung.
Sebaliknya, seluruh elemen bangsa perlu membangun ruang refleksi bersama untuk mengevaluasi berbagai aspek penyelenggaraan negara. Pembahasan harus diarahkan pada identifikasi masalah secara objektif, bukan sekadar memperdebatkan siapa yang dianggap bertanggung jawab.
Ia mengajak semua pihak menelaah kembali berbagai kemungkinan penyebab persoalan nasional, termasuk apakah sistem ketatanegaraan yang telah diatur dalam konstitusi sudah diterapkan sebagaimana mestinya.
Selain itu, kualitas manajemen pemerintahan juga perlu menjadi bahan evaluasi. Begitu pula dengan praktik tata kelola perusahaan dan pelaksanaan penegakan hukum atau rule of law yang memiliki pengaruh besar terhadap iklim pembangunan.
SBY secara khusus menyoroti kepastian hukum sebagai salah satu prasyarat penting untuk meningkatkan investasi. Menurutnya, investor membutuhkan lingkungan usaha yang memiliki aturan jelas, perlindungan hukum memadai, serta kepastian dalam menjalankan kegiatan bisnis.
Tanpa dukungan kerangka hukum yang kuat, Indonesia akan kesulitan membangun keyakinan investor asing untuk menanamkan modalnya dalam jangka panjang.
“Kita juga perlu melihat apakah demokrasi masih dihormati dan dijalankan dengan benar,” ujarnya.
Tidak hanya itu, hubungan antara pemerintah dan masyarakat juga perlu diperiksa. Setiap potensi hambatan dalam komunikasi maupun interaksi antara negara dan rakyat harus diketahui agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Ia turut mengingatkan mengenai kemungkinan terlalu banyaknya konflik kepentingan atau conflict of interest yang justru menghambat pencapaian tujuan bersama. Kepentingan pribadi dan kelompok tidak boleh mengalahkan kebutuhan bangsa.
“Jika kita melakukan refleksi secara jernih, saya yakin kita akan menemukan akar persoalannya. Ingat, kepentingan negara atau country interest harus ditempatkan di atas kepentingan partai politik. Kepentingan nasional harus selalu menjadi prioritas,” tegasnya.
SBY Bahas Asal-Usul dan Penggunaan Kekuasaan Politik
Dalam pembahasannya, SBY juga mengangkat persoalan yang lebih mendasar mengenai konsep kekuasaan atau concept of power. Ia mengaku kembali mempelajari makna kekuasaan, terutama yang berkaitan dengan kewenangan politik dan penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, kekuasaan merupakan instrumen yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi negara. Seorang presiden memerlukan kewenangan yang memadai agar dapat melaksanakan tugas pemerintahan, merumuskan kebijakan, serta mewujudkan pembangunan nasional.
Akan tetapi, kekuasaan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya kewenangan yang dimiliki seseorang. Terdapat dua aspek mendasar yang perlu diperhatikan, yaitu proses mendapatkan kekuasaan dan cara menggunakan kewenangan tersebut setelah berhasil diperoleh.
“Namun, ada dua hal mendasar yang perlu kita perhatikan. Pertama, bagaimana kekuasaan itu diperoleh atau the origin of power. Kedua, setelah kekuasaan diperoleh, ada ujian berikutnya, yaitu bagaimana kekuasaan itu digunakan atau the use of power," katanya.
SBY menegaskan bahwa proses memperoleh kekuasaan harus mengikuti mekanisme yang sah. Pemilihan pemimpin wajib dilaksanakan berdasarkan aturan konstitusi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, legitimasi seorang pemimpin tidak hanya berkaitan dengan keberhasilannya mendapatkan jabatan, tetapi juga ditentukan oleh proses yang mengantarkannya pada kekuasaan tersebut.
“Kita tentu ingin kekuasaan diperoleh dengan cara yang benar dan digunakan dengan cara yang benar pula,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa penggunaan kekuasaan setelah proses pemilihan juga menjadi ujian tersendiri. Kewenangan yang diperoleh harus digunakan secara bertanggung jawab, sesuai aturan, serta ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan negara.
Belajar dari Arab Spring, SBY Ingatkan Pentingnya Stabilitas Nasional
Dalam bagian akhir pemaparannya, SBY kembali menggarisbawahi bahwa ketenangan politik dan sosial merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Indonesia perlu menghindari gejolak yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan memperburuk kepercayaan masyarakat maupun investor.
Ia mengajak masyarakat Indonesia mengambil pelajaran dari peristiwa Arab Spring yang pernah mengguncang sejumlah negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Pergolakan tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan sosial dan ekonomi, termasuk tingginya pengangguran, dapat berkembang menjadi tekanan politik yang serius.
SBY menyebut beberapa pemimpin di kawasan tersebut, seperti Hosni Mubarak, Muammar Khadafi, dan Zine El Abidine Ben Ali, yang akhirnya kehilangan kekuasaan di tengah gelombang perubahan sosial dan politik.
Menurutnya, pengalaman tersebut perlu menjadi bahan pembelajaran agar Indonesia mampu menjaga keseimbangan kehidupan bernegara. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur politik harus memiliki komitmen untuk mencegah berkembangnya persoalan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
Ia juga menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo Subianto dapat mengambil langkah nyata untuk memperbaiki keadaan dan memastikan kepentingan bangsa tetap menjadi orientasi utama penyelenggaraan negara.
“Mari kita cegah, kita doakan presiden Prabowo bisa bener-bener melakukan sesuatu untuk bangsa kita. Tetapi bukan berarti kita tidak peduli, saya peduli!” pungkasnya.
Comments