Polda Metro Jaya Tepis Isu Penangkapan Terhadap Eks Ketua KPK Firli Bahuri
NewDay, Jakarta - Polda Metro Jaya memberikan klarifikasi terkait kabar penangkapan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, yang beredar di tengah masyarakat. Kepolisian memastikan bahwa Firli tidak ditangkap maupun diamankan.
Kedatangan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) ke lokasi keberadaan Firli merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti dua kali ketidakhadirannya dalam agenda pemeriksaan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul munculnya informasi yang menyebut Firli telah diamankan aparat kepolisian. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa tindakan penyidik di lapangan tidak berkaitan dengan penangkapan, melainkan untuk memastikan tindak lanjut proses penyidikan yang masih berjalan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Bhudi Hermanto, secara tegas membantah informasi mengenai adanya penangkapan terhadap mantan pimpinan lembaga antirasuah tersebut.
"Enggak ada yang diamankan," ujar Kombes Pol. Bhudi Hermanto saat dikonfirmasi awak media, Rabu (11/11).
Penyidik Datangi Firli Bahuri karena Dua Kali Tidak Hadir Pemeriksaan
Bhudi menjelaskan, kedatangan personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi Firli berada merupakan tindak lanjut atas dua kali ketidakhadiran yang bersangkutan dalam panggilan pemeriksaan penyidik.
Langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti agenda pemeriksaan yang sebelumnya telah dijadwalkan dalam rangkaian penyidikan perkara dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo. Penyidik mendatangi lokasi yang diketahui sebagai tempat keberadaan Firli, yakni sebuah gedung olahraga (GOR) bulutangkis.
Menurut Bhudi, dalam pertemuan tersebut Firli menyampaikan kesediaannya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan berikutnya yang akan segera dijadwalkan oleh penyidik.
Pernyataan mengenai tujuan kedatangan petugas tersebut disampaikan melalui keterangan resmi Polda Metro Jaya.
"Kehadiran personil Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran Sdr. FB dalam 2 kali panggilan pemeriksaan. Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik," bebernya.
Dengan adanya komunikasi tersebut, kepolisian menyatakan bahwa Firli telah menyampaikan komitmennya untuk hadir dalam agenda pemeriksaan selanjutnya. Penyidik masih akan mengatur jadwal pemanggilan guna melanjutkan proses pendalaman perkara yang menjerat mantan Ketua KPK itu.
Firli Bahuri Tersandung Kasus Dugaan Pemerasan Syahrul Yasin Limpo
Sebagaimana diketahui, Firli Bahuri merupakan pihak yang tersangkut perkara dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan pemerasan atau penerimaan hadiah maupun janji yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo ketika masih menjabat sebagai Menteri Pertanian. Perkara ini kemudian ditangani oleh penyidik Polda Metro Jaya melalui serangkaian proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti.
Dalam perkara tersebut, Firli disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal yang disangkakan meliputi Pasal 12 huruf e, Pasal 12B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Penyidik juga menerapkan ketentuan juncto Pasal 65 KUHP dalam konstruksi hukum perkara tersebut. Pasal-pasal itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, termasuk pemerasan yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun penerimaan hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatan.
Penerapan pasal-pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi penyidik untuk mendalami dugaan perbuatan yang dilakukan Firli dalam perkara yang turut menyeret nama mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Firli Juga Disangkakan Melanggar Ketentuan Undang-Undang KPK
Selain ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Firli Bahuri juga disangkakan melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ketentuan tersebut mengatur larangan bagi pimpinan maupun anggota KPK untuk melakukan pertemuan secara langsung dengan tersangka atau pihak lain yang memiliki hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani lembaga antirasuah.
Aturan tersebut merupakan bagian dari ketentuan yang mengatur tata cara pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Larangan pertemuan langsung dimaksudkan untuk menjaga independensi, integritas, serta profesionalitas lembaga dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi.
Dalam perkara Firli, ketentuan Pasal 36 tersebut turut menjadi bagian dari pasal yang disangkakan oleh penyidik. Penerapannya berkaitan dengan dugaan adanya pertemuan antara Firli dan pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara korupsi yang sedang menjadi perhatian publik.
Ancaman Hukuman dalam Pasal 36 Juncto Pasal 65 UU KPK
Terkait dugaan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, Undang-Undang KPK juga mengatur konsekuensi pidana bagi pihak yang terbukti melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 36.
Ketentuan sanksi pidananya diatur melalui Pasal 65 juncto Pasal 36 Undang-Undang KPK. Berdasarkan aturan tersebut, setiap anggota KPK yang melanggar ketentuan mengenai larangan pertemuan langsung dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun.
Ancaman hukuman tersebut menjadi salah satu aspek hukum yang turut diperhatikan dalam penanganan perkara Firli Bahuri. Penyidik masih memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, meminta keterangan, serta mendalami bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum tersebut.
Sementara itu, klarifikasi terbaru Polda Metro Jaya menegaskan bahwa kedatangan penyidik ke lokasi Firli bukan merupakan tindakan penangkapan. Langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti dua kali ketidakhadiran dalam pemeriksaan, setelah yang bersangkutan menyatakan akan memenuhi panggilan berikutnya.
Comments