JPO jadi Lapak PKL, Bagaimana Nasib Hak Pejalan Kaki?
NewDay, JAKARTA – Fungsi fasilitas publik di Ibu Kota kembali menjadi sorotan. Kali ini, keberadaan sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Halte Tanjung Duren, Jakarta Barat, dikeluhkan warga karena dinilai mengganggu kenyamanan dan mempersempit ruang gerak pejalan kaki.
Keluhan tersebut ramai diperbincangkan setelah sebuah video kondisi JPO di kawasan Tanjung Duren, arah Central Park, beredar melalui media sosial Threads pada Sabtu (7/11/2026). Dalam unggahan itu, terlihat sejumlah pedagang membuka lapak di area yang seharusnya digunakan masyarakat untuk berjalan menuju halte.
Warga yang mengunggah video tersebut meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melakukan penataan. Pasalnya, akses menuju halte yang sudah terbatas semakin menyempit akibat aktivitas perdagangan di sepanjang jembatan.
Menurut keluhan yang disampaikan dalam unggahan tersebut, keberadaan pedagang bukan hanya terjadi sesekali. Aktivitas serupa disebut kerap ditemukan pada hari kerja atau weekday.
Persoalan lain yang disorot adalah efektivitas pengawasan. Warga menyebut pedagang memang sempat meninggalkan lokasi ketika petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berjaga. Namun, setelah petugas pergi, lapak-lapak kembali bermunculan dalam waktu relatif singkat.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penertiban fasilitas publik di Jakarta. Sebab, penanganan yang hanya membuat kawasan terlihat tertib selama petugas berada di lokasi belum tentu menyelesaikan persoalan secara berkelanjutan.
Fasilitas Pejalan Kaki Bukan Ruang Berdagang
Keberadaan JPO merupakan bagian penting dari infrastruktur transportasi perkotaan. Fasilitas tersebut dibangun untuk membantu masyarakat menyeberang dengan aman sekaligus menghubungkan kawasan pejalan kaki dengan moda transportasi umum.
Dalam ketentuan mengenai fasilitas pejalan kaki di Jakarta, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dan memelihara fasilitas yang menjamin keselamatan pengguna. Aturan tersebut juga melarang penggunaan fasilitas pejalan kaki untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, termasuk aktivitas berdagang oleh PKL. Dengan demikian, persoalan di JPO Tanjung Duren bukan hanya menyangkut estetika kota. Ruang yang semakin sempit berpotensi mengganggu kelancaran pergerakan penumpang, terutama ketika terjadi peningkatan aktivitas pada jam berangkat dan pulang kerja.
Kondisi tersebut juga perlu diperhatikan dari aspek aksesibilitas. Pengguna lanjut usia, penyandang disabilitas, orang tua yang membawa anak, hingga masyarakat yang sedang terburu-buru menuju halte membutuhkan ruang berjalan yang aman dan tidak terhalang.
Penertiban Perlu Disertai Solusi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya telah menjalankan berbagai upaya penataan ruang publik. Pada Februari 2026, Pemprov DKI bersama Satpol PP menggelar Operasi Bina Tertib Praja Trotoar untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki.
Lebih lanjut, Pramono juga menyampaikan bahwa penataan sejumlah JPO sudah menjadi program Pemprov DKI melalui Dinas Bina Marga (23/10). Sebagian pekerjaan tersebut akan mulai dikerjakan pada awal 2027, sedangkan pembongkaran beberapa JPO, bahkan terjadwal pada Oktober–November 2026.
Operasi tersebut menyasar aktivitas yang tidak sesuai dengan peruntukan fasilitas umum, seperti parkir liar dan lapak PKL. Pendekatan persuasif dan edukatif juga menjadi bagian dari upaya penertiban.
Namun, persoalan di JPO Tanjung Duren memperlihatkan bahwa penertiban membutuhkan pengawasan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan tidak terjadi pola berulang, yakni lokasi ditertibkan sementara kemudian kembali dipenuhi lapak setelah petugas meninggalkan kawasan. Sebab, JPO bukan sekadar bangunan penghubung, melainkan bagian dari hak warga untuk memperoleh akses transportasi yang aman, nyaman, dan mudah dijangkau.
Di sisi lain, penanganan PKL juga perlu mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat kecil. Penataan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi lokasi alternatif yang memungkinkan aktivitas perdagangan berlangsung tanpa mengambil hak pejalan kaki.
Hingga berita ini disusun, keluhan mengenai kondisi JPO Tanjung Duren masih menjadi sorotan warga di media sosial. Belum terdapat keterangan resmi yang terverifikasi mengenai langkah penanganan khusus terbaru dari instansi terkait atas keluhan tersebut.
Comments